H. Dede Chandra Soroti Carut-marut Data BPNT di Kabupaten Bogor
BOGOR — Persoalan akurasi data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, H. Dede Chandra Sasmita, S.Ag., M.Pd., M.H.
Persoalan tersebut dibahas dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan di Pendopo YBDCS, Ciampea, Senin, 7 September 2026.
H. Dede mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai respons atas banyaknya pengaduan masyarakat terkait penyaluran BPNT yang mulai turun pada akhir Agustus hingga awal September 2026.
Sejumlah warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan mengaku tidak lagi mendapatkan bantuan karena perubahan data, termasuk perubahan desil. Di sisi lain, masih ditemukan data penerima yang sudah pindah domisili maupun telah meninggal dunia.
"Sebagai representasi warga dari Dapil Kabupaten Bogor, banyak masyarakat yang mengadu kepada kami. Ada warga yang mestinya menerima bantuan, tetapi tiba-tiba tidak ada lagi dalam data karena desilnya berubah. Namun di sisi lain, masih ada data penerima yang sudah pindah bahkan sudah meninggal dunia," kata H. Dede.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan data penerima bantuan sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia menilai, bantuan sosial tidak akan berjalan optimal apabila basis data yang digunakan belum sepenuhnya akurat dan mutakhir.
"Kita ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah persoalannya pada proses pemutakhiran data, mekanisme penentuan desil, atau ada persoalan lain. Karena masyarakat membutuhkan kepastian dan penjelasan yang jelas dari pemerintah," ujarnya.
Minta Pemerintah Beri Penjelasan Soal Perubahan Desil
H. Dede juga menyoroti perubahan desil yang dialami sejumlah warga. Menurutnya, perubahan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar masyarakat mengetahui dasar dan mekanisme penetapannya.
Pasalnya, perubahan desil dapat berdampak langsung terhadap status seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
"Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi bahwa desilnya naik, kemudian otomatis tidak mendapatkan bantuan, tanpa mengetahui apa dasar perubahannya dan bagaimana mekanismenya," tegasnya.
Ia meminta pemerintah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
"Data itu harus dinamis. Ada warga yang meninggal, pindah, kondisi ekonominya berubah, atau sebaliknya ada warga yang sebelumnya belum masuk tetapi sekarang membutuhkan bantuan. Semua harus tercermin dalam data," katanya.
Luruskan Kesalahpahaman Soal Sensus Ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, H. Dede juga meluruskan adanya anggapan di tengah masyarakat yang mengaitkan perubahan desil penerima bantuan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Menurutnya, momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi memang berdekatan dengan munculnya persoalan perubahan data sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
"Banyak warga yang salah sangka karena Sensus Ekonomi baru selesai dilaksanakan. Kemudian ada pihak-pihak yang menyudutkan Sensus Ekonomi seolah-olah menjadi penyebab perubahan desil. Ini harus diluruskan," ungkapnya.
H. Dede menegaskan, masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar dan berdasarkan mekanisme resmi pemerintah. Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru menimbulkan keresahan dan membuat masyarakat saling menyalahkan.
"Yang kita perlukan sekarang adalah penjelasan berdasarkan data dan mekanisme yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang simpang siur," tambahnya.
DPRD Akan Kawal Persoalan Data Penerima Bantuan
Sebagai wakil masyarakat Kabupaten Bogor di DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Dede memastikan persoalan tersebut akan menjadi bagian dari pengawasan dan aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah.
Ia menilai, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga memastikan program pemerintah dapat dirasakan secara tepat oleh masyarakat.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini. Pengaduan masyarakat tidak boleh berhenti hanya menjadi keluhan. Harus ada upaya untuk mencari penyebab dan solusi," katanya.
H. Dede berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data penerima bantuan, termasuk memastikan warga yang sudah tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari data dan warga yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi.
"Prinsipnya sederhana, bantuan harus tepat sasaran. Jangan sampai warga yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya karena persoalan data, sementara data yang sudah tidak relevan masih tercatat," pungkasnya.
Gita Purnama