Rapat Akbar Ratusan Warga VEPASAMO Bogor Kompak Tolak Rencana Pembangunan Jalan Umum, Lebih dari 200 Tanda Tangan Terkumpul.
Ratusan warga yang tergabung dalam kompleks perumahan Venesia, Pasadena, Sakura, dan Mountain View (VEPASAMO) yang terdiri dari RT 01 hingga RT 06, RW 05, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menggelar Rapat Akbar di lapangan terbuka kompleks.
Rapat yang diadakan pada Sabtu, 15 November 2025 ini bertujuan membahas dan menyikapi rencana pengembang untuk membangun jalan umum di dalam area klaster perumahan.
Sejak pagi hari, warga VEPASAMO memadati lapangan terbuka. Rapat yang dihadiri oleh ratusan warga dan tamu khusus, termasuk seorang staf ahli, berlangsung secara demokratis.
Sesi tanya jawab aktif dilakukan untuk menyaring pendapat dan aspirasi terkait rencana pembangunan jalan umum, yang kabarnya juga akan disertai dengan penembokan di area kompleks.
Dalam Rapat Akbar tersebut, masyarakat secara kompak mencapai keputusan untuk menolak rencana pembangunan tersebut.
Warga menilai pembangunan jalan akan merusak pemandangan, mengganggu ketenangan karena kebisingan, serta mengancam kesehatan dan keamanan warga kompleks.
Stevanus, salah satu warga Venesia dari Jalan Sungai Kapuas, turut menyampaikan keberatannya. "Pembangunan jalan ini tidak menguntungkan warga.
Kami jelas menolak Jalan ini tidak memiliki urgensi dan justru menimbulkan keresahan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa alasan utama penolakan adalah kekhawatiran bahwa pembangunan tersebut akan mengganggu kesehatan dan keamanan warga, serta merusak lingkungan alam di kompleks.
Senada dengan Stefanus, Julius, selaku Ketua RT 04 sekaligus Ketua Pelaksana Rapat Akbar, menegaskan penolakan warga terhadap rencana pembangunan jalan umum di dalam kompleks dan rencana pemindahan pintu gerbang.
"Kami sudah tinggal 25 tahun di sini. Lapangan ini biasa digunakan untuk kegiatan warga. Rencana pembangunan ini yang pasti akan merugikan warga," ungkap Julius.
Sebagai bentuk penolakan resmi, lebih dari 200 warga telah menandatangani surat penolakan pembangunan jalan tersebut.