Anggota DPRD Prov Jawa Barat H. Dede Chandra Sasmita Serap Aspirasi Guru Sejarah Terkait Dampak Pengurangan Jam Pelajaran
Cibinong, 8 November 2025 — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Dede Chandra Sasmita, S.Ag, M.Pd, M.H, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Kabupaten Bogor, bertempat di Aula SMK 1 PGRI Plus Cibinong, Sabtu (8/11/2025).
Kegiatan ini menjadi forum penting bagi para pendidik untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan tantangan di lapangan, khususnya terkait pengurangan jam pelajaran Sejarah di jenjang SMK dan SMA seiring penerapan Kurikulum Merdeka serta kebijakan standarisasi sertifikasi guru.
Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber Miftahudin, Ketua MGMP Sejarah Kabupaten Bogor, yang menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan dan produktivitas guru. Ia mengungkapkan bahwa banyak guru sejarah SMK kini hanya mengajar 12 jam per minggu, turun dari sebelumnya 24 jam per minggu.
“Pengurangan jam ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan guru, tetapi juga pada mutu pembelajaran. Guru menjadi kurang produktif, dan kesempatan membimbing siswa dalam menumbuhkan kesadaran sejarah ikut berkurang,” ujar Miftahudin.
Namun, di sisi lain, pemerintah telah menjelaskan bahwa pengurangan jam mengajar tidak akan mempengaruhi tunjangan sertifikasi guru. Beberapa kategori guru juga mendapat pengecualian dari syarat 24 jam mengajar, seperti guru ASN yang mengikuti pelatihan, bertugas di daerah khusus, atau memiliki tugas tambahan di sekolah.
Menanggapi hal tersebut, H. Dede Chandra Sasmita menegaskan bahwa aspirasi para guru harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat. Ia menyebut bahwa guru tidak hanya berperan dalam mentransfer ilmu, tetapi juga membangun karakter dan jati diri bangsa melalui pendidikan sejarah.
“Kami di DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus memperjuangkan agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada guru dan siswa. Pemerintah perlu meninjau kembali dampak implementasi kurikulum, terutama dalam hal pengurangan jam pelajaran sejarah yang menyangkut pembentukan karakter kebangsaan,” tegas Dede Chandra.
Dalam kesempatan tersebut, Dede Chandra juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi konstruktif, seperti:
1. Peningkatan tunjangan sertifikasi bagi guru yang terdampak,
2. Penyediaan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk guru sejarah,
3. Pengakuan terhadap tugas tambahan guru sebagai bagian dari beban kerja formal.
Kegiatan pengawasan ini diakhiri dengan dialog interaktif antara peserta dan legislator, di mana sejumlah rekomendasi disepakati untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi kebijakan pendidikan ke depan.
Penulis: Gita Purnama | Rumah Aspirasi DCS