Mulyadi: Komunikasi Publik dan Akurasi Data Kunci Bansos
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ir. H. Mulyadi, menegaskan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial di Indonesia sangat bergantung pada efektivitas komunikasi publik dan akurasi data. Hal ini disampaikan Mulyadi saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam Forum Diskusi Publik bertema "Pengelolaan Komunikasi Publik Terkait Perlindungan Sosial", Selasa (21/4/2026).
Mulyadi menilai, perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi pangan, hingga jaminan kesehatan bukan sekadar program teknis pemerintah, melainkan instrumen vital negara dalam menjaga martabat rakyat.
"Keberhasilan kebijakan ini ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik. Kita butuh transparansi agar informasi mudah diakses dan akurasi data agar bantuan tidak salah sasaran," ujar legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat tersebut.
Lebih lanjut, Mulyadi menyoroti tantangan disinformasi di era digital. Ia mendorong pemerintah untuk membangun komunikasi dua arah yang responsif dalam menjawab keluhan warga. Secara khusus, ia juga meminta pendekatan komunikasi di daerah, seperti di Sumatera Barat, melibatkan tokoh adat dan agama guna memperkuat pesan pemerintah melalui kearifan lokal.
Dalam forum yang sama, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Media dan Komunikasi Publik, Galih Hidayatullah, memaparkan langkah pemerintah dalam membenahi data kemiskinan. Galih memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis NIK untuk mengatasi masalah tumpang tindih data di masa lalu.
"Dengan DTSEN, kita menuju perencanaan yang lebih presisi. Penyaluran kini diarahkan secara digital atau Government to Person (G2P) untuk menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan," kata Galih.
Sementara itu, Pegiat Literasi Digital, Surotul Ilmiyah, Ph.D., menekankan pentingnya strategi pusat narasi tunggal (single narrative hub) dalam jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Menurutnya, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka mampu memanfaatkan kanal digital untuk mengklaim hak perlindungan sosialnya sekaligus terhindar dari modus penipuan.
"Komunikasi publik harus bergeser dari sekadar sosialisasi menjadi komunikasi berbasis solusi. Kita perlu membangun kepercayaan publik dengan memastikan kanal digital kita mudah digunakan untuk pendaftaran maupun klaim," tutur Surotul.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh sedikitnya 200 peserta yang terdiri dari elemen mahasiswa, masyarakat umum, serta berbagai komunitas dari Sumatera Barat. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya aspirasi yang disampaikan terkait penyaluran bantuan di tingkat daerah.
Forum diskusi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital ini, menyepakati bahwa kolaborasi antara DPR sebagai pengawas kebijakan, pemerintah sebagai pengelola data, dan masyarakat yang terliterasi adalah kunci mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata.