Diskusi Publik Bahas Kepercayaan Program Energi Desa
Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Komisi I DPR RI menggelar Forum Diskusi Publik Literasi Digital bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik Melalui Komunikasi Partisipatif Terkait Program Energi Desa”, Selasa (10/3/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti ratusan peserta dari masyarakat Provinsi Banten dan Jawa Barat.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk perangkat desa, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas masyarakat, mahasiswa, hingga generasi muda yang memiliki ketertarikan terhadap isu literasi digital dan pembangunan desa.
Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, sebagai keynote speech menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif, khususnya dalam implementasi berbagai program pembangunan di daerah.
Menurutnya, perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan bagi sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mampu mengikuti perubahan tersebut.
“Di era disrupsi digital saat ini, kita harus memastikan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, tidak tertinggal dari perkembangan teknologi. Melalui literasi digital dan komunikasi yang partisipatif, masyarakat dapat lebih memahami program pembangunan sekaligus ikut terlibat dalam prosesnya,” ujar Rizki anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Banten I.
Ia menambahkan, kepercayaan publik menjadi fondasi penting dalam keberhasilan setiap program pembangunan. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat, program yang dirancang dengan baik akan sulit berjalan secara optimal.
Sementara itu, Co-Founder Opinia, Rahmat Fikri, menjelaskan bahwa komunikasi partisipatif merupakan pendekatan komunikasi dua arah yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan.
“Kepercayaan publik tidak dibangun secara instan. Dibutuhkan komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkelanjutan agar masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki program yang dijalankan,” kata Rahmat Fikri.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, memaparkan program Listrik Desa (Lisdes) yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan tertinggal di Indonesia.
“Program Listrik Desa bertujuan memastikan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah terpencil, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelas Andriah Feby Misna.
Melalui forum diskusi ini diharapkan terbangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Dengan demikian, berbagai program pembangunan, termasuk program energi desa, dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.